Senin, 27 April 2015

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

ASAS WAWASAN NUSANTARA
Asas Wawasan Nusantara terdiri dari : kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan. Adapun rincian dari asas tersebut berupa :
1.      Kepentingan yang sama. Misalnya, kehidupan dalam negeri bangsa Indonesia mendapat tekanan dan paksaan baik secara halus maupun kasar dengan cara adu domba dan pecah-pecah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Sementara itu tujuan yang sama adalah tercapainya kesejahretaraan dan rasa aman lebih baik daripada sebelumnya.
2.      Keadilan, yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah usaha, dan kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah.
3.      Kejujuran, yang berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar.
4.      Solidaritas, yang berarti diperlukan rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.
5.      Kerjasama, berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang lebih besar, dapat tercapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik.\
6.      Kesetiaan, terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan Negara Indonesia.

ARAH PANDANG
1.      Arah Pandang ke Dalam
Bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional,baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disentegrasi bangsa.
2.      Arah Pandang ke Luar
Ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri. Arah pandang ke luar mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai pada Pembukaan UUD 1945.

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN WAWASAN NUSANTARA
A.     Kedudukan
1)      Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nusantara bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
2)      Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut :
ü  Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil.
ü  Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
ü  Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
ü  Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
ü  GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.
B.      FUNGSI
Sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah.
C.     TUJUAN
Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, perkelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah.

Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara dengan adanya era baru Kapitalisme
1.      Pemberdayaan Masyarakat
Kondisi nasional. Pembangunan nasional secara menyeluruh belum merata, sehingga masih ada beberapa daerah yang tertinggal pembangunannya sehingga menimbulkan keterbelakangan aspek kehidupannya. Kondisi tersebut menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, perlu ada prioritas utama pembangunan daerah tertinggal agar masyarakat dapat berperan dan berpatisipasi aktif dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan.

2.      Dunia Tanpa Batas
a)      Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Dengan perkembangan IPTEK yang sangat modern, khususnya dibidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, dunia seakan-akan sudah menyatu menjadi kampung sedunia. Dunia menjadi transparansi tanpa mengenal batas negara. Kondisi yang demikian berdampak pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia. Keterbatasan kualitas SDM Indonesia di bidang IPTEK merupakan tantangan serius, mengingat penguasaan IPTEK merupakan nilai tambah untuk berdaya saing di percaturan dunia.
b)     Kenichi Omahe dengan dua bukunya yang terkenal Borderless World dan The End of Nation State mengatakan bahwa dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap, namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang makin individualisme. Kenichi Omahe juga memberikan pesan bahwa untuk dapat menghadapi kekuatan global, suatu negara harus mengurangi peranan pemerintahan pusat dan lebih memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintahan daerah.
Perkembangan IPTEK dan perkembangan masyarakat global yang berkaitan dengan dunia tanpa batas merupakan tantangan Wawasan Nusantara karena perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi pola pikit, pola sikap, pola tindak masyarakat Indonesia.

3.      Era Baru Kapitalisme
a)      Sloan dan Zureker. Dalam bukunya Dictionary of Economics, dua penulis ini menyebutkan bahwa kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi berdasarkan hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain, untuk berkecimpung dalam aktivitas ekonomi yang dipilihnya berdasarkan kepentingannya sendiri, dan untuk mencapai laba bagi dirinya sendiri. Di era baru Kapitalisme, sistem ekonomi untuk mendapat keuntungan dengan melakukan aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat memerlukan strategi baru, yaitu adanya keseimbangan.
b)     Lester Thurow. Di dalam bukunya The Future of Capitalism, bahwa untuk bertahan dalam era baru kapitalisme, kita harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan antara paham individualis dan paham sosialis. Era baru kapitalisme tidak terlepas dari globalisasi, dimana negara-negara kapitalis, yaitu negara-negara maju berusaha mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi dengan menekan negara-negara berkembang melalui isu global yang mencakup demokratisasi, HAM, dan lingkungan hidup. Strategi baru pada dasarnya telah tertuang dalam nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang mengamanatkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antara individu, masyarakat, bangsa, serta semesta dan penciptanya.
Dari uraian diatas, tampak bahwa Kapitalisme yang semula dipraktekkan untuk keuntungan diri sendiri kemudian berkembang menjadi strategi baru guna mempertahankan paham kapitalisme di era globalisasi dengan menekan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui isu global. Hal ini sangat perlu diwaspadai karena merupakan tantangan bagi Wawasan Nusantara.

4.      Kesadaran Warga Negara
a)      Pandangan Bangsa Indonesia tentang Hak dan Kewajiban. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan. Tiap hak mengandung kewajiban dan demikian pula sebaliknya. Kedua-duanya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Negara kepulauan Indonesia yang menganut paham Negara Kesatuan menempatkan kewajiban di muka, kepentingan umum masyarakat, bangsa, dan negara harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan.
b)     Kesadaran Bela Negara. Dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan yang dihadapi adalah perjuangan non-fisik yang mencakup seluruh aspek kehidupan, khusunya dalam memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam menguasai IPTEK, meningkatkan kualitas SDM, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam perjuangan non-fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam apabila dibandingkan dengan perjuangan fisik. Hal ini tampak dari kurangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan adanya beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI sehingga mengarah ke disintegrasi bangsa.
Dari uraian diatas, mengenai hak dan kewajiban serta kesadaran bela negara secara utuh, tampak kesadaran di dalam persatuan dan kesatuan mengalami penurunan. Anak-anak bangsa belum sepenuhnya sadar bahwa sebagai warga negara mereka harus selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Wawasan Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

Sumarsono, dkk., 2004. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama

Sabtu, 11 April 2015

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

LANDASAN WAWASAN NASIONAL
            Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia di lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi wawasan nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, dan perbuatan. Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang, mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu.
Bangsa Indonesia memerlukan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita serta tujuan nasional. Salah satu pedoman Bangsa Indonesia disebut Wawasan Nusantara. Karena dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa.
Landasan wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya, sebagai berikut :
1)      Landasan Idiil
Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara. Berkedudukan sebagai landasan idiil daripada wawasan nusantara. Karena pada hakikatnya wawasan nusantara merupakan perwujudan dari pancasila. Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh serta mengandung paham keseimbangan, keselarasan. Sedangkan wawasan nusantara mengarah kepada terwujudnya kesatuan dari keserasian dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
2)      Landasan Konstitusinal
Undang-undang 1945 merupakan landasan konstitusi dasar negara, yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3)      Landasan Visional
Landasan visional/tujuan nasional wawasan nusantara sebagai wawasan nusantara bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesalan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu :
a.      Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
b.      Memajukan kesejahteraan umum
c.       Mencerdaskan kehidupan bangsa
d.      Ikut melaksanakan ketertiban dunia
4)      Landasan Konsepsional
Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketanggungan yang mengandung kemampuan sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia menghadapi bebgaia ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Agar dapat mengatasinya, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional.
5)      Landasan Operasional
GBHN adalah sebagai landasan wawasan nusantara yang dikukuhkan MPR dalam ketetapan Nomor : IV/MPR/1973 pada tanggan 22 Maret 1973.

UNSUR DASAR WAWASAN NASIONAL
1)      Wadah (Contour)
Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud supra struktur politik wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infra struktur politik.
2)      Isi (Content)
Aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut diatas Bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Isi menyangkut 2 hal, pertama realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, kedua persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.
3)      Tata laku (Conduct)
Hasil interaksi antara wadah dan isi nusantara yang terdiri dari :
ü  Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari Bangsa Indonesia
ü  Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari Bangsa Indonesia
Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/kepribadian Bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.

HAKEKAT WAWASAN NUSANTARA
            Keutuhan nusantara/nasional, dalam pengertian : cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga negara dan aparatur negara harus berfikir, bersikap dan bertindak secara utuh dan menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga.

DAFTAR PUSTAKA
Sumarsono, dkk., 2004. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama

Muchji, Achmad, dkk., 2007, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta:Universitas Gunadarma

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM KEHIDUPAN NASIONAL
          Penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara.
a)      Impelementasi dalam kehidupan politik, menciptakan  iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.
b)     Impelementasi dalam kehidupan ekonomi, menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
c)      Impelementasi dalam kehidupan sosial budaya, menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya.
d)     Impelementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan, menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI. 

SOSIALISASI WAWASAN NUSANTARA
1.      Menurut sifat/cara penyampaian :
ü  Langsung (ceramah, diskusi, tatap muka)
ü  Tidak langsung (media massa)
2.      Menurut metode penyampaian :


ü  Ketauladan
Memberikan contoh-contoh berfikir, bersikap dan bertindak mementingkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan individu.
ü  Edukasi
Formal (pendidikan umum dimulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi).
Informal (dilaksanakan di lingkungan rumah/keluarga, lingkungan pekerjaan dan organisasi kemasyarakatan).
ü  Komunikasi
Tujuan yang ingin dicapai dari wawasan nusantara adalah tercapainya hubungan komunikasi secara baik.
ü  Integrasi
Tujuan yang ingin dicapai dari wawasan nusantara adalah terjalinnya persatuan dan kesatuan.

TANTANGAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
1.      Pemberdayaan Masyarakat
Memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat melaksanakan oleh negara-negara maju, sedangkan untuk negara berkembang seperti Indonesia ini adanya keterbatasan kualitas SDM.
2.      Dunia Tanpa Batas
a)      Perkembangan IPTEK
Mempengaruhi pada pola piki, sikap, dan tindakan masyarakat dalam aspek kehidupan. Kualitas SDM merupakan tantangan serius dalammenghadapi tantangan global.
3.      Era Baru Kapitalisme
a.      Sloan dan Zureker
Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
b.      Lester Thuruw
Untuk bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan (balance) antara paham individu dan paham sosialis.

4.      Kesadaran Warga Negara
a.      Pandangan Indonesia tentang Hak dan Kewajiban
Manusia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak bisa dipisahkan.
b.      Kesadaran Bela Negara
Dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non fisik. Dalam perjuangan non fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan pada perjuangan fisik.

PROSPEK  IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
Berdasarkan beberapa teori, mengemukakan pandangan global sebagai berikut :
1)      Global Paradox menyatakan negara harus mampu memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.
2)      Bordeless World dan The End of Nation State menyatakan bebas wilayah geografi relatif tetap, tetapi kekuatan ekonomi dan budaya global akan menembus batas tersebut. Pemerintah daerah perlu diberi peranan lebih berarti.
3)      The Future of Capitalism menyatakan strategi baru kapitalisme mengupayakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat serta antara negara maju dengan negara berkembang.
4)      Building Win Win World (Henderson) menyatakan perlu adanya perubahan nuansa perang ekonomi, menjadikan masyarakat dunia lebih bekerja sama, memanfaatkab teknologi yang bersih lingkungan, serta pemerintahan yang demokratis.
5)      The Second Curve (Ian Morison) menyatakan dalam era baru timbul adanya peranan yang lebih besar dari pasar, peranan konsumen dan teknologi baru yang mengantar terwujudnya masyarakat baru.

KEBEBASAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
Diperlukan kesadaran WNI untuk :
1.      Mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara
2.      Mengerti, memahami, menghayati bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang.

DAFTAR PUSTAKA
Muchji, Achmad, dkk., 2007, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta:Universitas Gunadarma

Sumarsono, dkk., 2004. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM KEHIDUPAN NASIONAL
          Penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara.
a)      Impelementasi dalam kehidupan politik, menciptakan  iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.
b)     Impelementasi dalam kehidupan ekonomi, menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
c)      Impelementasi dalam kehidupan sosial budaya, menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya.
d)     Impelementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan, menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI. 

SOSIALISASI WAWASAN NUSANTARA
1.      Menurut sifat/cara penyampaian :
ü  Langsung (ceramah, diskusi, tatap muka)
ü  Tidak langsung (media massa)
2.      Menurut metode penyampaian :


ü  Ketauladan
Memberikan contoh-contoh berfikir, bersikap dan bertindak mementingkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan individu.
ü  Edukasi
Formal (pendidikan umum dimulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi).
Informal (dilaksanakan di lingkungan rumah/keluarga, lingkungan pekerjaan dan organisasi kemasyarakatan).
ü  Komunikasi
Tujuan yang ingin dicapai dari wawasan nusantara adalah tercapainya hubungan komunikasi secara baik.
ü  Integrasi
Tujuan yang ingin dicapai dari wawasan nusantara adalah terjalinnya persatuan dan kesatuan.

TANTANGAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
1.      Pemberdayaan Masyarakat
Memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat melaksanakan oleh negara-negara maju, sedangkan untuk negara berkembang seperti Indonesia ini adanya keterbatasan kualitas SDM.
2.      Dunia Tanpa Batas
a)      Perkembangan IPTEK
Mempengaruhi pada pola piki, sikap, dan tindakan masyarakat dalam aspek kehidupan. Kualitas SDM merupakan tantangan serius dalammenghadapi tantangan global.
3.      Era Baru Kapitalisme
a.      Sloan dan Zureker
Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
b.      Lester Thuruw
Untuk bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan (balance) antara paham individu dan paham sosialis.

4.      Kesadaran Warga Negara
a.      Pandangan Indonesia tentang Hak dan Kewajiban
Manusia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak bisa dipisahkan.
b.      Kesadaran Bela Negara
Dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non fisik. Dalam perjuangan non fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan pada perjuangan fisik.

PROSPEK  IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
Berdasarkan beberapa teori, mengemukakan pandangan global sebagai berikut :
1)      Global Paradox menyatakan negara harus mampu memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.
2)      Bordeless World dan The End of Nation State menyatakan bebas wilayah geografi relatif tetap, tetapi kekuatan ekonomi dan budaya global akan menembus batas tersebut. Pemerintah daerah perlu diberi peranan lebih berarti.
3)      The Future of Capitalism menyatakan strategi baru kapitalisme mengupayakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat serta antara negara maju dengan negara berkembang.
4)      Building Win Win World (Henderson) menyatakan perlu adanya perubahan nuansa perang ekonomi, menjadikan masyarakat dunia lebih bekerja sama, memanfaatkab teknologi yang bersih lingkungan, serta pemerintahan yang demokratis.
5)      The Second Curve (Ian Morison) menyatakan dalam era baru timbul adanya peranan yang lebih besar dari pasar, peranan konsumen dan teknologi baru yang mengantar terwujudnya masyarakat baru.

KEBEBASAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
Diperlukan kesadaran WNI untuk :
1.      Mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara
2.      Mengerti, memahami, menghayati bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang.

DAFTAR PUSTAKA
Muchji, Achmad, dkk., 2007, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta:Universitas Gunadarma

Sumarsono, dkk., 2004. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama